NASIONAL

View AllKabar Desa.

Kabar Masyarakat.

Kabar UMKM. View All

Pemerintahan

Nasional

Latest News

Kamis, 05 November 2026

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

 

Pemberian Penghargaan TJSLP 2026, Bupati Karawang Tekankan Sinergi Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Kabar Negeri|Karawang,- Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak perusahaan atau industri atas kepercayaannya terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang turut serta dalam membangun Kabupaten Karawang melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Tahun 2026.

Bupati Aep menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjaga kenyamanan, keamanan, dan kemudahan berinvestasi yang telah berkontribusi melalui TJSLP atau CSR (Corporate Social Responsibility) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

"Saya pikir hari ini tingkat kepercayaan perusahaan terhadap kita pemerintah
daerah, harus kita jaga komitmennya. Pentingnya kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, perangkat daerah, desa dan pihak industri melalui tanggung jawab sosial (CSR) demi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar," ujarnya dalam sambutannya pada gelaran Pemberian Penghargaan TJSLP Tahun 2026, di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Karawang, Kamis (5/11/2026).



Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran TJSLP atau CSR sebagai bentuk imbal balik atas fasilitas kemudahan dan keamanan yang diberikan. Menurutnya, dari ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, sebagian telah berkontribusi aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk jaminan kesehatan bagi karyawan beserta keluarga mereka. Di sisi lain, Pemkab Karawang sendiri menempatkan sektor kesehatan dan pendidikan sebagai skala prioritas utama pembangunan di Kabupaten Karawang.

"Sektor kesehatan dan pendidikan ini kita jadikan sebagai skala prioritas utama, karena sebelum masyarakat bisa menikmati infrastruktur dan kemajuan pembangunan, kesehatan serta pendidikan mereka yang paling dasar harus kita jamin dulu," tegasnya.

Dalam bidang infrastruktur dan pelayanan publik, pemerintah daerah terus menggenjot pembangunan secara merata hingga ke berbagai kecamatan guna menghindari ketimpangan wilayah.

(red).

Selasa, 03 November 2026

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG DIDUGA MENYERET MANTAN KAPOLRI.

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG DIDUGA MENYERET MANTAN KAPOLRI.

 

LBH NOESANTARA UNGKAP PRIHATIN ATAS KASUS DUGAAN PENYADAPAN YANG MENYERET MANTAN KAPOLRI , DESAK PENEGAKAN HUKUM SECARA TRANSPARAN

Kabar Negeri | JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum Noesantara Usaha Nyata Gerak Pantau Kebijakan Aturan Publik (ungkap ketum LBH) menyampaikan keprihatinan mendalam atas mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama besar mantan Kapolri bersama sejumlah pihak lainnya.

Kasus yang menjadi perhatian publik pada 3 November 2026 tersebut menyangkut dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan pers, organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha.

Ketua Umum LBH Noesantara, Sailin.Sg,S.H ,C.L.P,,C.L.A menilai persoalan ini merupakan perkara serius yang harus menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Pasalnya, dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah berpotensi mencederai prinsip demokrasi, perlindungan privasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Menurut Sailin, aparat penegak hukum harus mampu mengungkap perkara ini secara objektif, profesional, independen, dan transparan tanpa adanya perlindungan maupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun.

"Persoalan ini jangan dianggap sebagai perkara biasa. Jika benar terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyadapan ilegal, maka harus diusut secara tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," demikian sikap Ketua Umum Lembaga Batuan Hukum Noesantara 

Sailin, juga mengingatkan agar proses hukum tidak dijadikan alat kepentingan kelompok atau pertarungan kekuasaan. Setiap pihak yang disebut dalam perkara tersebut harus memperoleh hak hukum secara adil, dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah.

Lebih lanjut,Ketum LBH Noesantara mendorong Polri untuk membuka informasi perkembangan penanganan perkara kepada masyarakat secara secara gamblang dan proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi, kegaduhan, maupun ketidakpercayaan publik.

Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen dalam mengawal kebijakan dan aturan publik, Lembaga Bantuan Hukum menyatakan akan terus mencermati perkembangan kasus tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial,dalam pengawasan penegakan hukum di Indonesia.

"Hukum harus berdiri di atas kepentingan siapa pun. Jabatan, pangkat, maupun kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum," Ungkap,Sailin.Sg.S.H,C.L.P,,C.L.A

LBH Noesantara berharap kasus ini dapat menjadi momentum pembenahan institusi, penguatan pengawasan internal, serta penegakan hukum yang berkeadilan demi menjaga marwah demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia 

Lembaga Bantuan Hukum Noesantara"Membela Wong Cilik Untuk Mendapatkan Haknya.


Sailin.Sg.S.H,C.L.P,,C.L.A
Ketua Umum LBHN

Senin, 02 November 2026

Jangan Salah Kaprah! Sekretaris JBN Karawang Ajak Masyarakat Pahami Perbedaan Media Pers dan Konten.

Jangan Salah Kaprah! Sekretaris JBN Karawang Ajak Masyarakat Pahami Perbedaan Media Pers dan Konten.

 Jangan Salah Kaprah! Sekretaris JBN 
Photo Sekertaris JBN Bersama Kapolresta Karawang.


Karawang Ajak Masyarakat Pahami Perbedaan Media Pers dan Konten Kreator

Kabar Neger | KARAWANG– Perkembangan media sosial membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi. Berbagai peristiwa kini dapat disampaikan melalui beragam platform, mulai dari media pers, media online, hingga akun pribadi milik konten kreator.

Namun, derasnya arus informasi tersebut juga memunculkan persoalan baru. Tidak sedikit masyarakat yang masih menyamakan produk jurnalistik dengan konten yang dibuat dan diunggah secara mandiri melalui media sosial.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Jurnalis Bela Negara (JBN) DPC Karawang, Rizki Ramdani, mengajak masyarakat untuk lebih memahami perbedaan antara produk jurnalistik perusahaan pers dan produk konten kreator.

Menurutnya, keduanya sama-sama dapat menyampaikan informasi kepada publik, tetapi memiliki karakteristik, proses kerja, standar, serta bentuk pertanggungjawaban yang tidak selalu sama.

“Media pers memiliki tanggung jawab menjalankan kerja jurnalistik melalui proses pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat standar profesional, kode etik, serta mekanisme pertanggungjawaban yang harus diperhatikan,” demikian pokok pandangan Rizki dalam menanggapi polemik yang berkembang di ruang publik.

Ia menjelaskan, perusahaan pers memiliki landasan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sementara itu, konten kreator merupakan pihak yang memproduksi dan mendistribusikan konten melalui platform digital, dengan bentuk dan tujuan yang beragam.

Rizki menegaskan, penjelasan tersebut bukan berarti mengecilkan peran konten kreator. Kehadiran kreator digital dinilai turut memberikan warna dalam penyebaran informasi, edukasi, hiburan, hingga pengawasan sosial.

Namun, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua unggahan di media sosial otomatis dapat disebut sebagai produk jurnalistik. Sebaliknya, keberadaan media pers juga tidak cukup dinilai hanya dari nama, logo, atau tampilan sebuah akun.

“Yang perlu dilihat adalah proses kerja, identitas pengelola, standar yang digunakan, serta tanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan kepada publik,” menjadi salah satu poin penting dalam edukasi literasi media tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa penyampaian informasi yang menyangkut dugaan pelanggaran atau persoalan hukum harus dilakukan secara hati-hati. Informasi perlu diverifikasi, pihak yang disebut harus diberi kesempatan memberikan klarifikasi, dan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

Dalam praktik jurnalistik, prinsip tersebut berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik, termasuk kewajiban menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengetahui bahwa kritik, pendapat, dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Baik media pers maupun pengguna media sosial dapat menyampaikan kritik sepanjang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan tanggung jawab masing-masing.

Rizki berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh penampilan sebuah akun atau klaim sepihak yang belum terverifikasi. Publik diharapkan lebih cermat dalam mengenali sumber informasi, memeriksa konteks, dan membedakan berita jurnalistik dengan konten personal maupun promosi.

“Literasi media menjadi kebutuhan bersama. Masyarakat tidak hanya dituntut cepat menerima informasi, tetapi juga harus mampu menilai sumber, proses, dan kredibilitas informasi tersebut,” demikian pesan yang ingin disampaikan melalui edukasi ini.

Melalui Jurnalis Bela Negara (JBN) DPC Karawang, ia berharap pemahaman mengenai pers, profesi jurnalistik, dan ekosistem konten digital semakin berkembang di tengah masyarakat.

Informasi mengenai Jurnalis Bela Negara DPC Karawang dapat diakses melalui situs resmi organisasi di https://www.jbnkarawang.web.id/

Jumat, 30 Oktober 2026

Jaga Marwah Jurnalis, DPD APPI Karawang Minta Arahan Strategis Kesbangpol

Jaga Marwah Jurnalis, DPD APPI Karawang Minta Arahan Strategis Kesbangpol

 


Jaga Marwah Jurnalis, DPD APPI Karawang Minta Arahan Strategis Kesbangpol

Kabar Negeri | KARAWANG – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, H. Mahpudin, menerima audiensi resmi dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (DPD APPI) Kabupaten Karawang di Kantor Kesbangpol Karawang, Jalan Ahmad Yani, Jumat (30/10). Pertemuan yang dikemas dalam bingkai silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD APPI Kabupaten Karawang, Daman Huri.
Agenda utama kedatangan insan pers tersebut adalah untuk meminta petunjuk serta arahan strategis dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar roda organisasi DPD APPI Karawang dapat berjalan beriringan dengan regulasi dan norma hukum yang berlaku.





Kepala Kesbangpol Karawang, H. Mahpudin, mengapresiasi inisiatif dan iktikad baik pengurus DPD APPI yang proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah. Sebagai wadah jurnalis, ia menilai penting bagi APPI untuk memiliki landasan organisasi yang kuat.
"Kami memberikan masukan agar seluruh pengurus dan anggota selalu mengedepankan profesionalisme serta mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku dalam menjalankan roda organisasi. Ini bagian dari pembinaan kami agar APPI sehat secara keorganisasian dan berkontribusi positif bagi daerah," ujar Mahpudin seusai pertemuan.
Di tempat yang sama, Ketua DPD APPI Karawang, Daman Huri, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dan arahan tersebut. Ia menegaskan bahwa wejangan dari Kesbangpol menjadi catatan penting sekaligus bekal krusial bagi seluruh pengurus.
"DPD APPI Karawang berkomitmen penuh untuk menjaga marwah profesi, taat terhadap norma yang ada, dan memastikan kemitraan antara pers dengan pemerintah terjalin secara konstruktif demi kemajuan masyarakat Karawang," tegas Daman.
Sebagai langkah nyata memperkuat internal organisasi, DPD APPI Karawang berencana mengundang pihak Kesbangpol secara berkala untuk memberikan pembinaan rutin kepada para jurnalis yang tergabung di dalamnya.
"Tadi sudah saya sampaikan dan Pak Kepala pun menyambut baik. APPI akan mengundang Kesbangpol setiap sebulan sekali untuk memberikan arahan-arahan berkelanjutan kepada organisasi kami," pungkas Daman



liputan : ilin.

Selasa, 20 Oktober 2026

Bukti Nyata Sinergitas Polresta Karawang dan Insan Pers, Meriahkan HUT Humas Polri ke-75 Lewat Aksi Donor Darah

Bukti Nyata Sinergitas Polresta Karawang dan Insan Pers, Meriahkan HUT Humas Polri ke-75 Lewat Aksi Donor Darah



 Bukti Nyata Sinergitas Polresta Karawang dan Insan Pers, Meriahkan HUT Humas Polri ke-75 Lewat Aksi Donor Darah

Kabar Negeri |KARAWANG – Sinergitas antara Polresta Karawang dan insan pers kembali ditunjukkan melalui aksi kemanusiaan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Humas Polri ke-75. Sejumlah perwakilan media turut berpartisipasi dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Karawang.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa hubungan antara kepolisian dan insan pers tidak hanya terjalin dalam tugas penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian sosial dan aksi nyata yang bermanfaat bagi sesama.

Kehadiran sejumlah jurnalis dari berbagai media dalam kegiatan donor darah tersebut memperlihatkan semangat kebersamaan, kolaborasi, serta komitmen untuk berkontribusi positif bagi masyarakat Karawang.




Dalam kegiatan tersebut, hadir Wakapolresta Karawang, Efran, bersama Kasi Humas Polresta Karawang, Asim. Kehadiran jajaran kepolisian tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi dan membangun hubungan harmonis dengan para awak media.

Momentum HUT Humas Polri ke-75 ini juga menjadi pengingat bahwa tugas kehumasan bukan semata-mata membangun komunikasi dan menyampaikan informasi, melainkan turut menghadirkan kegiatan yang memiliki nilai kemanusiaan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Donor darah sendiri merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti. Setiap kantong darah yang berhasil dikumpulkan berpotensi membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah, baik dalam kondisi darurat maupun untuk kebutuhan medis lainnya.

Partisipasi insan pers dalam kegiatan ini sekaligus menegaskan bahwa jurnalis memiliki peran sosial di luar aktivitas peliputan. Melalui aksi kemanusiaan, insan pers dapat hadir sebagai bagian dari masyarakat yang ikut mendorong tumbuhnya solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

Sinergitas Polresta Karawang dengan insan pers diharapkan terus terjaga dan semakin kuat, tidak hanya dalam mendukung keterbukaan informasi publik, tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas.

Dengan semangat HUT Humas Polri ke-75, kolaborasi antara kepolisian, media, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi untuk membangun komunikasi yang sehat, hubungan yang profesional, serta kepedulian sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Sinergi terjalin, kepedulian diwujudkan, kemanusiaan menjadi tujuan.

(ln).

Senin, 12 Oktober 2026

DIV PROPAM MABES POLRI BUKA KANAL PENGADUAN NASIONAL: MASYARAKAT BISA LAPORKAN OKNUM POLRI YANG MELANGGAR

DIV PROPAM MABES POLRI BUKA KANAL PENGADUAN NASIONAL: MASYARAKAT BISA LAPORKAN OKNUM POLRI YANG MELANGGAR

 


DIV PROPAM MABES POLRI BUKA KANAL PENGADUAN NASIONAL: MASYARAKAT BISA LAPORKAN OKNUM POLRI YANG MELANGGAR

Kabar Negeri | JAKARTA -* Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Mabes Polri membuka kanal pengaduan resmi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melaporkan anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran.

Melalui poster resmi yang disebarkan dengan tagline *"LAPORKAN KE PROPAM"*, masyarakat diminta tidak ragu melapor jika menemukan anggota Polri yang melanggar, tidak profesional, atau memberikan pelayanan yang kurang memuaskan.



Masyarakat dapat melapor dengan mudah hanya dengan *SCAN QR CODE* yang terhubung langsung ke Layanan Pengaduan Propam Polri secara online.

*5 Hal Yang Bisa Dilaporkan:*
1. Pungli
2. Penyalahgunaan wewenang
3. Tindakan tidak profesional
4. Pelanggaran disiplin
5. Pelanggaran kode etik

Propam menegaskan 4 poin penting bagi pelapor:
- Sertakan kronologi yang jelas
- Lampirkan bukti jika ada
- Simpan nomor pengaduan
- Kerahasiaan data pelapor dijamin

Dengan adanya layanan ini, Propam Mabes Polri berharap profesionalisme Polri semakin terjaga dan kepercayaan publik semakin meningkat.

*"BERANI MELAPOR, BANTU JAGA PROFESIONALISME POLRI"*

(red).

Kamis, 08 Oktober 2026

Korwil Karawang Mengecam Keras Tindakan Pelarangan Liputan Pada Kunjungan Kerja  BAKN DPR RI

Korwil Karawang Mengecam Keras Tindakan Pelarangan Liputan Pada Kunjungan Kerja BAKN DPR RI

 

Bulog Karawang larang Wartawan Liput Kegiatan
Kunjungan BAKN DPR RI

Karawang-Kabarnegri Web. Id
Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Karawang mengecam keras tindakan pelarangan peliputan terhadap sejumlah jurnalis pada kegiatan kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam rangka tata kelola cadangan pangan pemerintah dan penyertaan modal negara di Kantor Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, Selasa (7/10/2026).

Seperti diketahui, sekitar pukul 14.00 wib, sejumlah awak media mendatangi kantor Bulog Karawang untuk melakukan peliputan agenda kegiatan BAKN DPR RI, namun langkah mereka terhenti di depan pos satuan pengamanan, salah satu anggota satuan pengamanan kantor Bulog Karawang, menahan sejumlah awak media untuk masuk ke area kegiatan dengan dalih intruksi dari pimpinan yang melarang awak media untuk masuk melakukan peliputan.

Hal senada pun disampaikan Akmal selaku Humas Bulog Kawang, "mohon maaf acara ini tertutup untuk diliput atas intruksi pimpinan dan sudah menjadi aturan protokolernya," ujar Akmal saat dikonfirmasi awak media 

Ketua FWJI Korwil Karawang, Irfan Shahab, mengaku geram dan sangat menyayangkan insiden tersebut. Padahal, kegiatan BAKN DPR RI merupakan agenda negara yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara, khususnya soal ketahanan pangan dan pengelolaan stok beras, yang seharusnya bersifat terbuka dan transparan untuk publik.

"Ini kegiatan negara, dibiayai uang negara, di kantor BUMN. Kenapa wartawan dilarang meliput? Ada apa di Bulog Karawang sehingga harus tertutup dan alergi terhadap wartawan? Ini bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis," tegas Irfan Shahab.

Berdasarkan laporan di lapangan dan bukti foto, sejumlah wartawan yang datang untuk meliput kegiatan yang bertuliskan spanduk "Selamat Datang Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI di Perum BULOG Kancab Karawang" justru dihalau oleh petugas keamanan (Satpam) di gerbang masuk dan tidak diperbolehkan melakukan peliputan di dalam area acara.

Irfan menegaskan, tindakan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 yang menjamin kemerdekaan pers dan Pasal 18 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menghalang-halangi tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta.

"BAKN itu seharusnya menjadi contoh akuntabilitas dan keterbukaan. Jika kunjungan kerjanya saja anti media, bagaimana publik bisa tahu hasilnya? Kami menduga ada yang tidak beres dan ingin ditutupi," lanjutnya.

Atas kejadian ini, FWJI Korwil Karawang menyatakan sikap:

1. Mengecam keras tindakan pelarangan liputan oleh pihak Bulog Karawang.
2. Meminta penjelasan resmi dan permintaan maaf terbuka dari Pimpinan Perum Bulog Kancab Karawang dan Sekretariat BAKN DPR RI.
3. Akan melayangkan surat protes resmi kepada Pimpinan DPR RI, Direksi Perum Bulog Pusat.

"Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan soal FWJI saja, tapi ini soal marwah pers. Jika tidak ada klarifikasi dalam 2x24 jam, kami akan aksi dan membawa kasus ini ke ranah hukum," pungkas Irfan.



(red).
PEJABAT UTAMA BNN RI IKUTI ARAHAN PRESIDEN PRABOWO DI ISTANA NEGARA

PEJABAT UTAMA BNN RI IKUTI ARAHAN PRESIDEN PRABOWO DI ISTANA NEGARA



 PEJABAT UTAMA BNN RI IKUTI ARAHAN PRESIDEN PRABOWO DI ISTANA NEGARA

Kabar Negeri | Jakarta - Jajaran pejabat utama dan perwira tinggi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menghadiri agenda pengarahan/taklimat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/10).

Kegiatan taklimat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut mengumpulkan kurang lebih 800 Perwira Tinggi (Pati) TNI dan Polri dari seluruh Indonesia. Kehadiran para perwira tinggi Polri yang mendapat penugasan di lingkungan BNN dalam agenda tersebut menegaskan komitmen BNN dalam menyelaraskan langkah dan strategi serta memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan keamanan nasional.




Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para Pati TNI dan Polri mengenai berbagai hal strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional. Agenda ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi lintas institusi, serta memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menjalankan tugas sesuai dengan arah kebijakan nasional.

Bagi BNN, penguatan sinergi dengan TNI dan Polri menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman narkotika yang semakin kompleks dan memiliki keterkaitan dengan kejahatan transnasional. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan melindungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.



(red).

Senin, 05 Oktober 2026

Bupati Karawang Melantik Dan Meresmikan BPD.

Bupati Karawang Melantik Dan Meresmikan BPD.




 Kabar Negeri |karawang Sebanyak 2251 Anggota BPD di resmikan oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE pada hari Senin, 05 Oktober 2026.

Pengambilan sumpah / janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Keanggotaan 2026 - 2034 di hadiri oleh Unsur Forkopimda atau yang mewakili, Wakil Bupati H. Maslani dan Sekreatris Daerah Kabupaten Karawang H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP.,M.P. 




(red).
Resmi Dilantik Bupati Karawang, Novia Nurfitriani S.H Jadi Wajah Baru BPD Rengasdengklok

Resmi Dilantik Bupati Karawang, Novia Nurfitriani S.H Jadi Wajah Baru BPD Rengasdengklok

 

Resmi Dilantik Bupati Karawang, Novia Nurfitriani S.H Jadi Wajah Baru BPD Rengasdengklok Selatan

Kabar Negeri |KARAWANG – Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang resmi diperbarui. Hal ini menyusul prosesi pelantikan para anggota BPD terpilih yang dipimpin langsung oleh Bupati Karawang.
Dari deretan nama yang dilantik, kehadiran Novia Nurfitriani, S.H. menjadi salah satu daya tarik sebagai wajah baru yang akan mengisi pos keterwakilan masyarakat di tingkat pemerintahan desa tersebut.
Momentum bersejarah ini juga diwarnai dengan hadirnya dukungan dari rekan sejawat. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebuah papan ucapan selamat dan sukses berukuran besar terpampang jelas di area depan Kantor Desa Rengasdengklok Selatan.
Karangan bunga tersebut dikirimkan khusus oleh Kantor Hukum R. Dian Abadi, S.H., M.H. & Partner sebagai bentuk apresiasi atas dipercayanya Novia Nurfitriani, S.H. untuk mengemban amanah baru ini.
Sebagai seorang profesional yang menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.), masuknya Novia ke dalam jajaran BPD diharapkan mampu memberikan kontribusi besar, khususnya dalam aspek legalitas, penyusunan peraturan desa (perdes), serta pengawasan anggaran.
Masyarakat berharap, sinergi antara BPD yang baru dilantik dengan Pemerintah Desa Rengasdengklok Selatan dapat berjalan harmonis demi mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan warga setempat.
Hingga berita ini diturunkan, prosesi pelantikan berjalan dengan khidmat dan kondusif. Jajaran BPD yang baru kini siap menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) untuk periode masa jabatan yang telah ditentukan.

Redaksi